topmetro.news – Anggota FP Golkar DPRD Sumut Franc Bernhard Tumanggor menerima pengaduan masyarakat, bahwa calo CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sudah mulai ‘bergentayangan. Mereka(calo) mengaku-ngaku bisa mengurus dan meloloskan CPNS dengan imbalan uang Rp150 juta-Rp200 juta.
“Masyarakat sudah banyak melapor ke DPRD Sumut dan mempertanyakan kebenarannya. Jika memang benar bisa diatur dengan imbalan uang, masyarakat menyatakan bersedia membayarnya,” ujar Franc Bernhard Tumanggor kepada wartawan, Senin (24/2/2020), di sela-sela Musda (Musyawarah Daerah) X DPD Partai Golkar Sumut di Hotel JW Marriot Medan.
Namun Franc membantah keras, bahwa untuk meloloskan CPNS itu bisa diatur dengan uang. “Kita menyerukan kepada masyarakat luas. Jangan percaya kepada calo-calo dan isu yang berkembang di tengah masyarakat untuk meloloskan CPNS bisa diatur. Tidak benar,” ujarnya kepada masyarakat.
Laporkan ke Penegak Hukum
Jika ada yang menawarkan jasa untuk bisa mengurus CPNS, tambah Franc, masyarakat dianjurkan segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena itu jelas penipuan dan hanya ingin memeras uang rakyat.
“Kami ingatkan kepada peserta seleksi CPNS agar tidak terbujuk rayu makelar atau calo yang menjanjikan bisa meloloskan proses seleksi dengan sejumlah imbalan uang. Jika ada yang sudah terlanjur memberi uang tersebut, segera adukan kepada aparat penegak hukum.
Lembaga legislatif sudah berulang kali mengigatkan masyarakat, agar jangan percaya oknum yang bisa mengurus. Karena putra dari (pejabat) yang terlibat dalam persiapan tes ini saja tidak bisa lolos.
“Putri Pak Jokowi juga tidak bisa lolos. Karena tes ini dipantau dari pusat dan pelaksanaanya secara transparan,” ujar Franc.
Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu, penerimaan CPNS saat ini sudah menggunakan mekanisme Computer Assisted Test (CAT). Dan dilakukan secara transparan dan terpantau secara ketat.
“Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan tergoda bujuk rayu para calo, ” ujarnya.
Berkaitan dengan itu, anggota Komisi B ini mengimbau kepada panitia CPNS agar tetap mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Agar diketahui secara luas. Sebab masyarakat di pedesaan belum banyak yang faham tentang penerimaan CPNS yang transparan dimaksud.
reporter | FP Pinem
